LUBUKLINGGAU - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) mengadakan diskusi tematik rapat review memorendum program RP2KPKP, skala kawasan kampung ulung Kota Lubuklinggau tahun 2019, Jumat (4/10/2019)
Diskusi tematik yang dilaksanakan di ruang Oop Room Dayang Torek ini bertujuan, untuk berkomitmen bersama dalam hak pengentasan kawasan kumuh, khususnya di kawasan ulung atau kawasan Ulak Surung. Hadir langsung saat diskusi Direktorat Pengembangan dan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya yang diwakili Kasubdit PK Wilayah I Ir. Ignatius widyananda wulanedy M.Soc. Sc, Kepala Balai prasarana permukiman wilayah (BPPW) Sumsel, DR Ahmad Irawan Kusuma, Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe, Sekda Kota Lubuklinggau H Rahman Sani.
Hadir juga Kepala Disperkim Trisko Defriansyah, Ketua KotaKU Ropi, Ketua FKA KotaKu Solihin, Direktur PDAM Ratna Machmud, Direktur PT Linggau Bisa Edy Saputra, Kepala Bappeda Farida Aryani, Aissten II Nobel Nawawi serta beberapa kepala OPD, Camat dan Lurah dilingkungan Pemkot Lubuklinggau.
Direktur Pengembangan kawasan permukiman Direktorat Jendral (Dirjen) Cipta Karya, Ir Ignafius Widyananda Wulanedy menjelaskan kalau pemerintah pusat melalui Kementrian PUTR, akan siap membantu dalam pengentasan kawasan kumuh. Untuk Kota Lubuklinggau tentunya akan dibantu dalam pengentasan kawasan kumuh di kawasan ulung, sesuai prioritas dari Pemkot. karena pemerintah pusat tidak bisa sekaligus, hanya bisa membantu mana kawasan yang menjadi prioritas. Lubuklinggau mengusulkan, kampung ulung.
"Kami tentunya akan mendukung penuh, kita lihat permasalahanya apa solusinya apa dan akan kita support sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Anggaran diusulkan Rp 12 miliar tetapi masih bisa berbuah, akan kita lihat ke lapangan apa yang harus ditanganai dikawasan ini. Misal bisa saja bertambah karena saat dilapangan ada yang ditambah, namun bisa juga dikurang semua tergantung permasalahan dan kegiatan yang harus ditangani. Kita tidak mematok, namun sesuai dengan kebutuhan," Katanya.
Ia menegaskan, kegiatan ini harus sudah dilelangkan di Desember 2019. Untuk itu saat ini dokumenya harus sudah dilengkapi, agar bisa segera dicek dan dibahas. "Sehingga awal 2020 sudah mulai tahap pembangunan," tegasnya.
Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe tentunya menyambut positif bantuan ini. Nanan sapaan akrabnya ini menegaskan pertemuan kemarin menguatkan komitmen Pemkot terhadap bantuan-bantuan dari pusat, khususnya dalam halpenyelesaian kawasan kumuh.
"Kita paham kalau tidak semua dalam pengentasan kawasan kumuh ini bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, namun butuh kesinergian dan kolaborasi dari Pemkot, baik fisik maupun non fisik seperti pemerdayaan sehingga tuntas. Untuk itu kita komitmen dan siap berkolaborasi, seperti Dinas Kesehatan berkaitan dengan kesehatan lingkungan, PDAM berkaitan dengan air minim, DPUPR berkaitan denganm jalan dan sebagainya. Ditahun 2020 baru ada anggaran Rp 12 miliar, dan ditargetkan 2020 mulai pembangunan. Sekali lagi Pemkot tetap berkolaborasi melalui masing-masing OPD," tegas Nanan.
Kepala Disperkim Kota Lubuklinggau, Trisco Defriansyah mengatakan menyikapi komitmen dan kolaborasi bersama untuk pengentasan kawasan kumuh di kampung ulung ini tentunya pihaknya pun sangat mendukung. Salah satunya dibidang pembenahan bedah rumahnya BSPS atau melalui anggaran dari provinsi Sumsel maupun dari APBD Kota Lubuklinggau.
"Karena beberapa rumah yang membelakangi wilayah sungai akan kita benahi sehingga berdampak ketika fasilitas disana sudah dibangun. Jalan lingkungan juga kita sikapi, dengan berkolaborasi dengan program Kelurahan untuk melakukan pembangunan jalan lingkungan.Lalu yang menjadi bagian kami dan KotaKu seperti menyiapkan perencanaan-perencanaan, terkait program untuk mendapatkan penanganan kawasan kumuh skaka lingkungan dikawasan di kampung ulu,' ungkap Trisko.